TIMESINDONESIA, MALANG – Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Meskipun kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun orang tua, implementasinya di lapangan masih memerlukan adaptasi. Salah satu sekolah yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi kebijakan ini adalah SMA Negeri 1 Kupang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa rasionalitas adaptasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kupang didasarkan pada empat program utama, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Hal inilah yang membuat Arifin mengangkat topik Merdeka Belajar dalam penelitian disertasinya. Mahasiswa Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang ini memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana adaptasi dan implementasi kebijakan tersebut dilakukan di tingkat sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kupang yang dikenal sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Kupang.

Penelitian ini mengungkap bahwa adaptasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kupang menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal peran guru yang diharapkan menjadi penggerak utama. Meskipun kurikulum telah berubah, banyak guru masih terikat pada kebiasaan lama yang cenderung mengikuti aturan seragam dari pusat. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah sebagai aktor utama, SMA Negeri 1 Kupang mulai menunjukkan kemajuan dalam penerapan kebijakan ini.

Arifin menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kupang melibatkan empat aspek penting yaitu diversitas, relevansi dengan tujuan masa depan, responsivitas terhadap kebutuhan siswa, dan peningkatan kemandirian siswa. Dukungan dari semua komponen sekolah, termasuk pendidik dan siswa memiliki peran penting dalam suksesnya implementasi kebijakan ini. Program adaptasi yang diterapkan berfokus pada pembelajaran yang lebih fleksibel, kurikulum yang kolaboratif, serta metode penilaian yang komprehensif.

Secara keseluruhan, Arifin menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kupang merupakan langkah rasional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun masih ada tantangan, komitmen seluruh pihak di sekolah ini menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan kurikulum, dengan harapan menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan temuan ini Arifin berharap penelitian yang sudah ia lakukan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain di Indonesia dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar secara efektif.

***) Oleh: Arifin, Mahasiswa Doktor Sosiologi Universitas Muhammadiyah Mala